DPRD Balangan Konsultasikan Dana Desa ke Kementrian

PARINGIN (eMKa) –  Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balangan H. Abdul Hadi dan M. Ifadali Konsultasikan Tata Cara Pengelolaan Dana Desa Ke Kementrian Desa dan Keuangan RI di Jakarta.

Kedatangan dua orang wakil rakyat Bumi Sanggam ini disambut oleh Bagian Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Desa, Felix dan Subdit Dana Desa Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, Yadi Hadian.

Wakil Ketua DPRD Balangan, H Abdul Hadi mengatakan Banyak hal yang di tanyakan dalam pertemuan tersebut, terutama menyangkut keberadaan Kelembagaan Adat Di Kabupaten Balangan.

“Saat ini kita masih ragu apakah bisa dana desa digunakan untuk Kelembagaan Adat dan kalau bisa Bagaimana proses penyaluran dan prioritas penggunaan dana desa tersebut,” ujarnya.

Dengan berkonsultasi ke Kementrian ini pihaknya berharap ada titik terang dan penjelasan terkait penggunaan dana desa ini untuk lembaga adat.

Karena ungkapnya di Kabupaten Balangan, ada desa yang didalamnya terdapat lembaga adat yang notabene juga memerlukan bantuan dari desa.”Apabila sudah ada peraturan yang menjadi dasar hukumnya, baru kita berani untuk menyalurkan dana desa tersebut untuk lembaga adat,” ujarnya.

Sementara, Bagian Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementrian Desa RI, Felix mengatakan Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat bedasarkan perkara masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang di akui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai UU No 06 Tahun 2014.

“Jadi berpegang pada UU no 06 tahun 2014 tersebut Alokasi dana desa atau Pendapatan Asli Desa bisa di gunakan untuk tunjangan atau menggaji Kepala Adat atau Mantir di desa tersebut,” ujarnya.

Karena tambahnya prioritas dana desa tahun 2020 diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pelayanan sosial yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.

Dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa tersebut lanjutnya diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan, menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin, dan meningkatkan pendapatan asli desa.

Serta untuk penanggulangan kemiskinan dengan diutamakan untuk membiayai program penanggulangan kemiskinan, melakukan pemutakhiran data kemiskinan dan melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga.

Subdit Dana Desa Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan RI di Jakarta, Yadi Hadian mengatakan proses penggunaan dana desa ini dilaksanakan mengikuti tahapan musyawarah desa tentang perencanaan pembangunan desa yang menghasilkan dokumen RKP Desa paling lambat dilaksanakan pada bulan Juni tahun anggaran berjalan dan Penetapan prioritas penggunaan dana desa disusun dengan mempedomani perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Desa tambahnya dalam merencanakan prioritas penggunaan dana desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, mempertimbangkan Tipologi Desa dan tingkat perkembangan Desa.

Karenanya rencana kerja pemerintahan desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan arahan dan penjelasan tentang pagu indikatif alokasi Desa dari Pemerintah Daerah Kabupaten atau kota dan program dan atau kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan atau APBN yang akan dialokasikan ke Desa.

” Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tranmigrasi RI No 11 Tahun 2019,” ujar Yadi Hadian.(herry).

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*