PARINGIN (eMKa)- Cakupan kepesertaam Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di Kabupaten Balangan sebanyak 132.643 orang atau 95 persen dari total penduduk.
Dengan pencapain tersebut, Kabupaten Balangan berhak mendapatkan penghargaan Universal Health Converage tahun 2023 bersama dengan 22 Provinsi dan 334 Kabupaten/Kota lainnya.
Penghargaan ini diserahkan Wapres didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, serta Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional, di Balai Sudirman Jakarta.
Sementara Bupati Balangan H Abdul Hadi diwakili Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, H Gazali Al Fatah mengungkapkan rasa bangga atas pencampaian UHC di Kabupaten Balangan.
Ia menyampaikan rasa terima kasih kepada BPJS cabang Barabai yang telah bekerja keras agar masyarakat kabupaten Balangan bias terjamin kedalam program JKN.
“Capaian UHC ini maka fasilitas kesehatan juga harus kian optimal dan ke depan kami akan terus memastikan seluruh penduduk Balangan tetap terjamin akses layanan kesehatannya melalui Program JKN-KIS,” ujar Gazali.
Dengan tercapainya UHC di setiap daerah, Wapres juga mengapresiasi komitmen Pemda khususnya dalam melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Dalam Inpres Nomor 1 tahun 2022, salah satu instruksi Presiden kepada Gubernur dan Bupati/Walikota adalah mendorong target RPJMN.
Target tersebut yaitu 98 persen penduduk Indonesia terlindungi kesehatannya melalui Program JKN-KIS pada 2024, dengan mengalokasikan anggaran dan pembayaran iuran serta bantuan iuran penduduk yang didaftarkan Pemerintah Daerah.
Sampai dengan 1 Maret 2023 jumlah penduduk Indonesia yang sudah dijamin akses layanan kesehatan melalui Program JKN-KIS sebanyak 252,1 juta jiwa atau lebih dari 90 persen dari penduduk Indonesia.
“Kami mendorong Pemerintah Daerah segera mengejar cakupan kepersertaan dan diintegrasikan dengan program JKN- KIS,” tambahnya.
Mengingat salah satu keuntungan program JKN-KIS adalah memiliki asas portabilitas dan dapat dimanfaatkan meskipun dalam keadaan sehat.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti mengatakan masyarakat bisa berobat di seluruh wilayah Indonesia ketika membutuhkan. Perwakilan kami di setiap Kabupaten – Kota diharapkan mempermudah sinergi dengan Pemerintah daerah.
Salah satunya kabupaten/kota yang telah mencapai target keanggotaan JKN-KIS adalah sukses mencapai cakupan semesta jaminan kesehatan atau Universal Health Converage (UHC) terhitung hingga Maret 2023.(dri/Mia)
