Walhi : Perlu Adanya Perda Pengakuan Masyarakat Adat

  • Whatsapp

PARINGIN (eMKa) – Direktur Eksekutif WALHI Kalsel, Kisworo Dwi Cahyono mengatakan saat ini perlu dibentuk peraturan daerah terkait pengakuan untuk masyarakat adat di Kabupaten Balangan.

Dengan adanya peraturan daerah  dapat menaungi hak  masyarakat adat.

Bacaan Lainnya

“Semoga Balangan bisa menjadi  leader dan satu-satunya di Kalsel mempunyai legalisasi wilayah dan masyarakat adat,” ujarnya dalam rapat dengar pendapat dengan DPRD Kabupaten Balangan, Senin (20/6).

Ia juga berharap tidak ada jual beli lahan yang menambah runcing permasalahan di wilayah tersebut.

Termasuk meminta agar tidak adanya peningkatan status hukum kepada masyarakat adat menjadi saksi atau tersangka.

Dalam rapat dengar pendapat tersebut membahas batas wilayah  Dayak Pitap yang terkendala masalah batas Desa Tundakan, Kecamatan Awayan dengan Desa Mayanau, Kecamatan Tebing Tinggi.

Anggota DPRD Balangan, Syahbudin menuturkan dalam pengusulan Perda harus melalui proses dan tahapan yang perlu di lakukan.

“Ada tiga tahapan masa sidang yang perlu dilalui dalam mengusulkan peraturan daerah,” jelasnya.

Saat ini sudah masuk tahap kedua dan dalam waktu dekat atau dua bulan lagi masuk tahap ketiga.

“Setelah selesai di tahap ke dua usulan bisa kita paripurnakan setelah ada pembahasan pansus dan sebagainya,” tutupnya.

Sementara itu, Camat Tebing Tinggi Pahriansyah berharap adanya penetapan batas wilayah yang jelas dan pengakuan bagi masyarakat Dayak Pitap.

Kepala Desa Tundakan, Syafi’i juga menginginkan agar permasalahan perbatasan ini dapat diselesaikan dengan baik.

“Diselesaikan dengan cara sebaik-baiknya, agar kita semua dapat dengan senang dan tenang dengan keputusan itu,” harap Syafi’i. (dri/Jrx)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *